Agraria Agraria Bantuan Hukum Cek Fakta & Klarifikasi Depok Developer Fasos & Fasum Hukum Investasi Properti Investigasi Mafia Tanah Nasional Penilaian Properti Perdata Pers & Media Pertanahan Pertanahan Pidana Pidana Properti Sengketa Tanah Sertifikat Tanya Jawab Hukum Tanya Pengacara Tata Negara & Administrasi Tata Ruang
Home » Birokrasi BPN Depok Disorot Keras! Pertek Mandek, Pengusaha Properti Terancam Rugi Miliaran, Andi Tatang: Jangan Jadikan Investor Korban Ketidakbecusan Pelayanan!

Birokrasi BPN Depok Disorot Keras! Pertek Mandek, Pengusaha Properti Terancam Rugi Miliaran, Andi Tatang: Jangan Jadikan Investor Korban Ketidakbecusan Pelayanan!

 

DEPOK, Verstek.id – Lambannya penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan (Pertek) di Kantor BPN Kota Depok kembali menuai kritik keras. Persoalan ini dinilai bukan lagi sekadar urusan administrasi, melainkan ancaman serius bagi investasi, keberlangsungan usaha properti, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok.

Praktisi hukum dan akademisi Andi Tatang Supriyadi, S.E., S.H., M.H., CPL., CPM., menilai keterlambatan pelayanan Pertek tidak boleh terus dibiarkan tanpa solusi konkret. Pengusaha yang telah menggelontorkan modal besar justru berpotensi terjebak dalam ketidakpastian birokrasi.

“Jangan sampai pengusaha sudah mengeluarkan modal miliaran rupiah, tetapi usahanya tersandera oleh lambannya pelayanan administrasi. Negara seharusnya memberikan kepastian hukum, bukan justru menciptakan hambatan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi,” tegas Andi Tatang (17/11/2026)

Ia juga menyentil lemahnya koordinasi antara BPN, DPMPTSP, dan dinas teknis terkait. Menurutnya, rapat koordinasi tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial tanpa hasil nyata.

GILA! Hoki5s Depok Mengamuk, Cianjur Dibantai 8-1, Kuningan Dilumat 8-0! Emas di Depan Mata!

“Jangan hanya sibuk rapat, tetapi berkas masyarakat tetap tidak selesai. Jangan pula saling lempar tanggung jawab. Pengusaha membutuhkan kepastian, bukan alasan birokrasi yang berulang-ulang,” ujarnya.

Andi Tatang menegaskan bahwa pelayanan publik harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Apabila keterlambatan terjadi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan melampaui standar pelayanan, persoalan tersebut patut diperiksa sebagai dugaan maladministrasi.

Ia mendesak pimpinan BPN dan Pemerintah Kota Depok segera melakukan evaluasi menyeluruh, membuka informasi perkembangan berkas, serta menetapkan langkah percepatan yang terukur.

“Jangan bangga mengundang investor ke Kota Depok jika pelayanan perizinannya justru membuat investor frustrasi. Birokrasi harus menjadi pelayan masyarakat, bukan penghambat investasi. Jika pelayanan terus bermasalah, pimpinan instansi terkait harus berani bertanggung jawab dan melakukan pembenahan,” tegasnya.

Menurutnya, keterlambatan tersebut juga berpotensi menghambat transaksi properti, penerimaan BPHTB, serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Pertek BPN Depok Lamban, Pengusaha Properti Terancam Merugi! Andi Tatang Supriyadi Soroti Lemahnya Koordinasi Antarinstansi

“Kalau persoalan ini terus berulang, perlu ada evaluasi serius terhadap kinerja pejabat yang bertanggung jawab. Jangan sampai ketidakpastian pelayanan dianggap sebagai sesuatu yang biasa, sementara masyarakat dan pengusaha terus menanggung kerugiannya,” pungkas Andi Tatang.

Penulis : Tim Redaksi Verstek.id

Berita Terkait

Berita Terbaru

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement