DEPOK, Verstek.id – Lambannya penerbitan Pertimbangan Teknis (Pertek) oleh Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok kembali menuai sorotan tajam. Persoalan tersebut dinilai tidak hanya menghambat pelayanan perizinan, tetapi juga berpotensi merugikan para pengusaha properti, menghambat investasi, serta berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok.
Praktisi hukum dan akademisi Andi Tatang Supriyadi, S.E., S.H., M.H., CPL., CPM., menilai persoalan lambannya Pertek harus menjadi perhatian serius BPN dan Pemerintah Kota Depok, khususnya dalam membangun koordinasi yang efektif antara BPN, DPMPTSP, dan dinas teknis terkait.
Menurut Andi Tatang, keterlambatan penerbitan Pertek dapat menimbulkan efek domino terhadap sektor properti. Pengembang yang telah menanamkan modal berpotensi mengalami hambatan dalam proses perizinan, pembangunan, pemasaran, hingga transaksi dengan konsumen dan perbankan.
“Jangan sampai pengusaha properti yang sudah menginvestasikan miliaran rupiah justru menjadi korban lambannya birokrasi. Perizinan yang berlarut-larut dapat menghambat kegiatan usaha, menambah beban biaya, bahkan mengurangi kepercayaan investor terhadap Kota Depok,” tegas Andi Tatang (17/11/2026)
Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi antara BPN dan DPMPTSP Kota Depok. Menurutnya, masing-masing instansi tidak boleh hanya berlindung di balik batas kewenangan ketika masyarakat membutuhkan kepastian pelayanan.
“Kalau BPN lambat menerbitkan Pertek, sementara DPMPTSP membutuhkan dokumen tersebut untuk memproses perizinan, siapa yang akhirnya dirugikan? Tentu masyarakat dan pengusaha. Pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan koordinasi antarinstansi menjadi beban pemohon,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala DPMPTSP Kota Depok, Abdul Rahman atau Abra, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Depok untuk mendorong percepatan pelayanan Pertek yang berkaitan dengan proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Namun, Andi Tatang menegaskan bahwa rapat koordinasi saja tidak cukup apabila tidak diikuti langkah konkret, pembagian tanggung jawab yang jelas, dan kepastian waktu penyelesaian berkas.
“Jangan hanya pandai menggelar rapat koordinasi, tetapi hasilnya tidak dirasakan masyarakat. Yang dibutuhkan pengusaha bukan sekadar janji percepatan, melainkan kepastian kapan dokumen mereka selesai. Koordinasi harus menghasilkan solusi, bukan saling melempar tanggung jawab,” tegasnya.
Lebih jauh, Andi Tatang mengingatkan bahwa pelayanan publik wajib mengedepankan kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme sebagaimana prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Apabila keterlambatan terjadi tanpa alasan yang sah dan melampaui standar pelayanan, kondisi tersebut patut dievaluasi serta dapat menjadi objek pengaduan dugaan maladministrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Andi Tatang juga meminta Wali Kota Depok mendorong evaluasi koordinasi antarperangkat daerah dan membangun komunikasi yang lebih efektif dengan BPN sebagai instansi vertikal pemerintah pusat.
“Jangan sampai Kota Depok gencar mengundang investor, tetapi ketika investor masuk justru dihadapkan pada proses administrasi yang tidak memberikan kepastian. Ini kontradiktif dengan semangat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Ia menegaskan bahwa keterlambatan perizinan juga berpotensi menghambat penerimaan daerah, termasuk BPHTB dan retribusi terkait, apabila transaksi serta pembangunan tertunda.
“BPN, DPMPTSP, dan dinas terkait harus duduk bersama menyelesaikan persoalan ini secara nyata. Jangan sampai ego sektoral dan buruknya komunikasi birokrasi mengorbankan kepentingan masyarakat serta dunia usaha,” pungkas Andi Tatang.
Penulis : Tim Redaksi Verstek.id

Komentar