DEPOK, Verstek.id – Program Dana RW sebesar Rp300 juta dari Pemerintah Kota Depok mendapat perhatian serius dari praktisi hukum Andi Tatang Supriyadi, S.E.,S.H., M.H.,CPL.,CPM
Melalui Kantor Hukum Andi Tatang Supriyadi & Rekan bersama Yayasan LBH Kami Ada, pihaknya resmi membuka posko pengaduan masyarakat untuk mengawal penggunaan anggaran tersebut agar transparan, tepat sasaran, dan tidak disalahgunakan.
“Dana Rp300 juta per RW bukan uang pribadi pengurus, apalagi untuk dibagi-bagi demi kepentingan kelompok tertentu. Ini uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan. Jika ada dugaan penyimpangan, kami siap mengawal hingga ke ranah hukum,” tegas Andi Tatang (14/11/2026)
Ia mengingatkan seluruh pengurus RW agar tidak bermain-main dengan anggaran pemerintah. Setiap penggunaan dana wajib mengikuti petunjuk teknis, mekanisme, dan ketentuan yang berlaku.
“Jangan sampai program bagus Pemerintah Kota Depok justru menjadi ladang penyimpangan. Kalau ditemukan indikasi penyalahgunaan anggaran yang didukung bukti, kami siap melaporkannya kepada aparat penegak hukum, termasuk dugaan tindak pidana korupsi,” ujarnya.
Andi Tatang juga mengajak masyarakat untuk berani melaporkan dugaan penyimpangan, kegiatan fiktif, penggelembungan anggaran, maupun penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan, dengan menyertakan bukti pendukung.
“Kami mendukung program Wali Kota Depok, tetapi bukan berarti menutup mata terhadap dugaan penyimpangan. Jangan jadikan dana RW Rp300 juta sebagai bancakan. Uang rakyat harus digunakan untuk kepentingan rakyat!” pungkasnya.
Pembukaan posko pengaduan ini sekaligus menjadi peringatan bahwa penggunaan anggaran publik harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, jika ada temuan dan atau ada yang mau diadukan silahkan Kontek ke Nomor 081282829523
Penulis : Tim Redaksi Verstek.id

Komentar